Headlines News :

Latest Post

Showing posts with label Fiskal dan Moneter. Show all posts
Showing posts with label Fiskal dan Moneter. Show all posts

Utang RI Akhirnya Turun Rp400 Miliar

Written By Datros Sumendong on Sunday, July 21, 2013 | 3:21 PM

Foto : Okezone
Ilustrasi


JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang Indonesia mengalami penurunan Rp400 miliar selama periode Juni 2013. demikian dilansir Okezone.com Minggu (21/7/2013).

Melansir data yang diterbitkan DJPU, Sabtu (20/7/2013), total utang Indonesia pada Juni ini turun menjadi Rp2.036,14 triliun dari posisi Mei sebesar Rp2.036,54 triliun. Padahal, nilai tukar rupiah tercatat melemah menjadi Rp9.929 per USD dari Rp9.802 per USD.

Utang tersebut didominasi dari penerbitan obligasi alias Surat Berharga Negara (SBN) yang mengalami kenaikan sebesar Rp4,14 triliun dari Rp1.461,28 triliun pada akhir Mei, menjadi Rp1.457,14 triliun pada akhir Juni ini. 

Namun, jika dibandingkan dengan 2012, maka utang tersebut mengalami kenaikan Rp96,04 triliun dari posisi pada 2012 sebesar Rp1.361,10 triliun. Adapun obligasi tersebut, terdiri dari denominasi rupiah sebesar Rp1.096,19 triliun, dan denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp379,27 triliun. 

Di sisi lain, pinjaman luar negeri tercatat mengalami kenaikan sebesar Rp5,57 triliun dari Rp573,43 triliun pada akhir Mei, menjadi Rp579 triliun pada akhir Juni.

Pinjaman luar negeri tersebut, berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp325,89 triliun, pinjaman multilateral sebesar Rp226,69 triliun, pinjaman komersial sebesar Rp24,21 triliun dan suppliers sebesar Rp330 miliar. Sedangkan pinjaman dari dalam negeri naik dan berada di kisaran Rp1,88 triliun.

(***)

Rupiah Tumbang, BI Lelang FX Swap USD600 Juta

Written By Datros Sumendong on Friday, July 19, 2013 | 10:35 AM

Bank Indonesia (Fota : Setkab, Okezone.com)
Ilustrasi


JAKARTA - Melansir Okezone.com Kamis (18/7/2013) Bank Indonesia (BI) melaksanakan lelang FX Swap perdana hari ini. BI menawarkan target lelang FX Swap sebesar USD500 juta dengan tenor 1, 3 dan 6 bulan.

Jumlah penawaran yang masuk sebesar USD1,24 miliar, jauh melebihi target yang ditetapkan (oversubscribed). Dari jumlah penawaran tersebut, jumlah FX Swap yang dimenangkan sebesar USD600 juta.

Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menyatakan, lelang FX Swap merupakan bagian dari penguatan bauran kebijakan yang ditempuh BI , dan memiliki tiga tujuan.

“Pertama, lelang FX swap merupakan bagian penguatan operasi moneter BI untuk pengelolaan likuiditas valas dan rupiah di pasar,” ucap Perry dalam keterangan tertulisnya.

Kedua, lelang FX swap dimaksudkan sebagai instrumen lindung nilai (hedging) bagi investor maupun pengusaha terhadap risiko pergerakan nilai tukar Rupiah atas kebutuhan likuiditas valas dan rupiahnya.

Ketiga, lelang FX Swap ini merupakan salah satu upaya BI dalam mendorong pendalaman pasar melalui pembentukan harga yang lebih efisien dan transparan, serta pengayaan instrumen, sehingga pelaku pasar tidak hanya bergantung pada instrumen cash market dalam pengelolaan likuiditasnya.

(***)

Australia "Guyur" 66 Pemda Hibah Air Minum Rp831 Miliar

Written By Datros Sumendong on Thursday, July 18, 2013 | 7:54 AM

Fiskal dan Moneter (Foto : Okezone)
Ilustrasi


JAKARTA - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengadakan penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah (PPH) untuk program hibah air minum tahap kedua dengan 66 Kepala daerah penerima hibah.

Hibah untuk program air minum ini merupakan hibah dari pemerintah Australia sebesar 90 juta dolar Australia setara dengan Rp831,07 miliar (kurs Rp9.234 per dolar Australia) dan merupakan kelanjutan dari cerita sukses dari hibah air minum tahap pertama yang telah dilaksanakan pada tahun 2010-2011. 

Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaaan Umum Imam S Ernawi mengatakan program hibah ini ditujukan untuk kabupaten kota untuk memberikan akses air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Imam mengatakan  program Hibah air Minum ini ditujukan bagi daerah yang memiliki idol cappasity 20 persen dan target sambungan aliran air minum dari hibah tahap kedua ini mencapai 290 ribu sambungan.

Dikutip dari Okezone.com Rabu (17/7/13) "Target kita tahun ini 290 ribu sambungan rumah," kata Iman di Hotel Borobudur, Jakarta.

Hibah Australia untuk hibah air minum tahap pertama senilai Rp199,05 miliar kepada 34 pemerintah daerah dan telah menghasilkan 77 ribu sambungan air bersih yang seluruhnya berfungsi baik.

Sementara, Direktur pembiayaan dan Kapasitas daerah DJPK Adriansyah mengatakan konsep program Hibah Air Minum tersebut merupakan terobosan baru yang menggunakan prinsip "Output-based approach" di mana dana hibah akan diberikan setelah ada kegiatan pemasangan sabungan rumah baru bagi masyarakat yang dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah daerah dan pemasangan tersebut dapat berfungsi dengan baik selama dua bulan.

"Hasil dari sambungan ini akan diverfikasi oleh kementerian PU, kalau tidak berfungsi baik selama dua bulan dana hibah tidak akan diberikan," jelasnya.

Andriansyah mengatakan dana hibah ini diperoleh dari Australia melalui perjanjian dan diberikan kepada daerah juga melalui perjanjian.

Dia mengatakan Program Hibah Air Minum tahap kedua ini diberikan kepada pemda secara bertahap melalui penerbitan Surat Persetujuan Hibah (SPPH) oleh menteri keuangan dari usulan kementerian Pekerjaan Umum serta penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah dengan Kepala daerah penerima hibah.

"Dengan daerah kita setting penjanjian multiyears dan pemda yang berhak menerima dana hibah ini adalah daerah yang memiliki 20 persen idol kapasity, memiliki kesiapan, jadi sebelum mereka mengajukan usulan kepada pemerintah mereka sudah harus memiliki data masyarakat yang rumahnya akan disambungkan air minum," tuturnya.

Dia mengatakan dengan program ini maka diharapkan dapat berhasil seperti padah Hibah Air Minum tahap pertama dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia.

(Oke/Editor Dat's)

BBM Naik, Inflasi Bakal Tembus 8%

Written By Datros Sumendong on Tuesday, July 16, 2013 | 11:43 AM

Foto : Okezone.com
Ilustrasi


JAKARTA - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah membuat harga-harga barang mengalami kenaikan. Akibatnya, inflasi diperkirakan akan melonjak drastis tahun ini.

“Inflasi pasti naik ke 8 persen di akhir tahun karena kenaikan harga BBM,” kata Pengamat ekonomi standard Charter Fauzy Ichsan di Hotel Shangrila, Jakarta, semalam dikutip dari Okezone.com.

Menurutnya, inflasi bukan merupakan isu sentral karena sesuatu yang bisa diprediksi. Dia melanjutkan, inflasi hingga akhir tahun dipicu oleh kebijakan  yang benar, yakni menaikkan harga BBM.

Dia mengatakan, hal yang lebih penting adalah bagaimana memastikan bahwa defisit neraca transaksi berjalan bisa dibiayai terus secara cukup, sehingga rupiah tidak anjlok. Menurutnya, untuk  membiayai defisit neraca transaksi berjalan, Indonesia harus memiliki surplus neraca modal

“Surplusnya bisa menutupi defisit neraca transaksi berjalan adalah kebijakan pemerintah menaikkan FDI tapi itu kan agak lambat atau  tidak mudah digenjot maka selisihnya harus melalui portofolio Investment,” Tambahnya.

Dia menambahkan portofolio tersebut penting dijaga paling tidak modal yang ada dalam negeri tidak lari keluar. Sebab dengan defisit neraca transaksi berjalan saat ini sekira USD20 miliar, Indonesia membutuhkan USD800 juta-USD1,2 miliar aliran modal asing (Portfolio In Flow) ke saham dan SBN setiap bulannya.

(Oke/Editor Dat's)

BI Rate 6% Sudah Tak Realistis

Written By Datros Sumendong on Friday, July 12, 2013 | 8:31 AM



JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuannya 50 basis poin (bps) menjadi 6,5 persen. Kenaikan ini lantaran BI harus melindungi rupiah agar tidak melemah terlalu dalam.

Pengamat ekonomi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai, langkah ini tepat, meski cenderung berani. Menurutnya, BI memang harus menaikkan BI rate yang sudah tidak lagi menarik.

"Karena BI rate yang lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Dalam praktik, bank-bank sudah memberi bunga deposito sekitar 7 persen, bahkan lebih, meski BI rate (masih) 6 persen," kata dia kepada Okezone di Jakarta. 

Menurutnya, jika bank-bank umum memberi bunga deposito sama dengan BI rate, maka nasabah akan menarik dananya untuk dibelikan dolar Amerika Serikat (AS). "Hal ini akan memperburuk posisi cadangan devisa yang kini USD98 miliar. Jadi BI rate memang harus naik, tidak ada opsi lain," tukas dia.

Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan suku bunga BI alias BI rate naik 50 bps menjadi 6,5 persen. Sebelumnya BI menaikan BI rate sebesar 25 bps pada Juni 2013.

Sementara suku bunga Deposit Facility atau Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (Fasbi) ikut mengalami kenaikan dinaikkan 50 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility tetap 6,75 persen.

Cuma 6 K/L yang Penyerapannya di Atas 26,2%



JAKARTA - Pada Semester I-2013 realisi penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) mencapai Rp163,019 triliun atau 26,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBNP 2013 sebesar Rp622,008 triliun. Padahal, periode yang sama 2012, realisasi penyerapan belanja K/L mencapai 30 persen.

Realisasi belanja K/L tersebut berdasar sumber dananya, terdiri dari rupiah murni sebesar Rp155,318 triliun atau 28,1 persen, pinjaman luar negeri sebesar Rp2,016 triliun atau 6,9 persen, hibah sebesar Rp168,6 miliar atau 17,4 persen, pinjaman dalam negeri sebesar Rp77,4 miliar atau 10,3 persen.

Selain itu, juga terdapat dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan project based sukuk sebesar Rp142,5 miliar atau 17,8 persen, pagu penggunaan  pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp2,002 triliun atau 12,3 persen, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp3,293 triliun atau 15,5 persen.

Adapun realisasi penyerapan 10 K/L yang memperoleh anggaran terbesar dalam APBNP 2013 atau 74,5 dari total anggaran K/L adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) 13,4 persen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 13,4 persen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 12,8 persen, Kepolisian Negara Republik Indonesia 7,6 persen, Kementerian Agama (Kemenag) 7,3 persen.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 5,9 persen, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 5,7 persen, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 3 persen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2,8 persen, dan Kementerian Pertanian (Kementan) 2,6 persen.

“Dari sepuluh K/L dengan pagu anggaran terbesar, terdapat enam K/L yang penyerapannya di atas daya serap nasional yang mencapai 26,2 persen, yaitu Kemenhan 33,7 persen, Kepolisian Negara RI 35,0 persen, Kemenag 27,0 persen, Kemenkes 31,0 persen, Kemenkeu 35,3 persen, dan Kementan 36,4 persen,” ungkap laporan tersebut seperti dikutip dari situs Setkab, Kamis (11/7/2013).

Sementara itu penyerapan  anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian  Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, di bawah  daya serap nasional (26,2 persen).

Nih, Rapor Anggaran Kementerian Lembaga

Ilustrasi
Ilustrasi


JAKARTA - Realisi penyerapan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) pada semester I baru mencapai Rp163,019 triliun atau 26,2 persen dari pagu alokasi anggaran belanja K/L dalam APBNP 2013 sebesar Rp622,008 triliun. Dari beberapa K/L tersebut, ada 10 yang melakukan penyerapan anggaran terburuk.

Dalam laporan Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basrie berdasarkan kinerja daya serap anggaran dari pagu yang ditetapkan, dari 86 K/L pengguna anggaran terdapat 40 K/L atau 46,5 persen dari total K/L yang mempunyai daya serap belanja tinggi.

Total belanja tersebut, di atas daya serap nasional, yaitu antara 26,2 -47,4 persen. Sebanyak 25 K/L atau 29,1 persen dari total K/L, dengan daya serap sedang antara 20-47,4 persen. 25 K/L atau 29,1 persen dari total K/L dengan daya serap sedang antara 20-26,2 persen, dan 21 K/L atau 24,4 persen dari total K/L, dengan daya serap di bawah 20 persen.

Adapun 10 K/L yang memiliki kinerja daya serap anggaran yang relatif lebih baik dari K/L lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) 47,4 persen, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 47,3 persen, Dewan Ketahanan Nasional 40,7 persen, Mahkamah Agung 39,2 persen, Komisi Yudisial 37,8 persen.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 37,7 persen, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 37,7 persen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 36,8 persen, Mahkamah Konstitusi 36,5 persen, dan Kementerian Pertanian (Kementan) 36,4 persen.

Adapun K/L dengan daya serap sedang yakni kinerja penyerapannya antara 20-26,2 persen, antara lain Badan Informasi Geospasial 24,4 persen, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 23,9 persen, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 23,4 persen, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 24,4 persen, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) 24,5 persen.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) 25,5 persen, Badan Standardisasi Nasional (BSN) 25,4 persen, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 23,6 persen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 23,2 persen, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21,1 persen

Sementara K/L dengan daya serap rendah alias di bawah 20, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 2,3 persen, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) 3,1 persen, Lembaga Sandi Negara 4,0 persen, Badan  Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 5,4 persen, Badan Pengawas Pemilu 6,0 persen.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 10,7 persen, Kementerian Sosial 11,7 persen, Komisi Pemilihan Umum 12,6 persen, Badan Nasional Pengelola Perbatasan 13,0 persen, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 13,7 persen, dan Kementerian Perhubungan 17,6 persen.

BI: Pertumbuhan Ekonomi AS Tak Sesuai Perkiraan

Ilustrasi


JAKARTA - Perekonomian global masih cenderung melambat dan diliputi ketidakpastian yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diprakirakan tidak sekuat perkiraan semula, meskipun kegiatan produksi dan konsumsi menunjukkan perbaikan. 

Permasalahan ekonomi Eropa masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang berarti. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi China dan India tercatat lebih rendah dibandingkan dengan proyeksinya, meskipun masih cukup tinggi. 

"Berdasarkan perkembangan tersebut, perekonomian dunia 2013 diprakirakan tumbuh lebih rendah daripada perkiraan semula menjadi 3,2 persen. Pada saat yang sama, harga komoditas dunia juga masih cenderung menurun, kecuali harga minyak," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Difi A Johansyah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2013).

Dia melanjutkan, Spekulasi terkait kebijakan pengurangan (tapering) stimulus moneter oleh the Fed juga mempengaruhi kondisi keuangan global dan mengakibatkan terjadi pembalikan modal (capital reversal) di negara emerging markets. 

"Di Indonesia, selama bulan Juni terjadi pelepasan penempatan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan saham oleh investor asing sebesar USD4,1 miliar," tukas dia.

Emir Ditahan, Posisi Ketua Komisi Keuangan DPR di Tangan PDIP

Ketua Komisi XI DPR RI Izerdik Emir Moeis
Ketua Komisi XI DPR RI Izerdik Emir Moeis


JAKARTA - Ditahannya Ketua Komisi XI DPR RI, Izerdik Emir Moeis, terkait penyidikan kasus proyek pembangunan Pembangkit Litsrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menimbulkan pertanyaan siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz, ketika dihubungi Okezone memastikan, orang yang akan menggantikan Emir adalah orang yang berasal dari Fraksi yang sama yakni PDIP.

"Itu wewenang partai, di Komisi XI itu ketuanya dari PDIP, wakilnya dari Golkar, sehingga otomatis orang pengganti Emir nantinya dari PDIP," ujar Harry melalui sambungan telepon, Kamis (11/7/2013).

Harry juga mengatakan, penggantian Emir Moeis sebagai ketua Komisi XI yang menangani isu keuangan makro akan di serahkan kepada pimpinan Fraksi PDIP. "Mau diganti atau tidak diganti kita serahkan ke pimpinan PDIP, itu kewenangan PDIP." tuturnya.  

Seperti diberitakan sebelumnya, Emir digelandang menuju Rumah Tahanan militer Guntur Jakarta Selatan setelah diperiksa selama lima jam lebih sebagai tersangka penerima suap Rp2,8 miliar. 

Emir keluar dari Gedung KPK pukul 16.00 WIB, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2013). Tampil dengan menyelempangkan baju tahanan akibat kekecilan dari tubuhnya yang tambun, Emir segera menuju mobil tahanan tanpa mau memberi komentar sedikit pun.

Emir akhirnya ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Namun, Emir baru diperiksa setelah setahun lebih ditetapkan sebagai tersangka. 

Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada 26 Juli 2012, KPK belum pernah memeriksa Emir Moeis dengan dalih proses penyidikan menjadi cukup rumit karena dilakukan di Amerika Serikat.

PT Alstom Indonesia diduga memberikan suap kepada Emir sebesar Rp2,8 miliar. Uang itu diduga keras sebagai pelicin buat memuluskan pembangunan proyek PLTU Tarahan pada 2004.

Kasus korupsi PLTU Tarahan terungkap setelah KPK berhasil mengembangkan kasus proyek CIS-RISI di PLN Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) Tangerang yang menjerat Eddie Widiono. Emir disangka melanggar pasal 5 ayat 2, pasal 12 a dan b, pasal 11 dan atau pasal 12 D Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001.
 
Support : About Us | Redaksi | Info Iklan
Copyright © 2013. Berita Ekonomi Dan Bisnis - All Rights Reserved
Template Created by PiMiTemplate Published by dat-s
Proudly powered by Blogger